Punya Dua Istri, Bolehkan Punya Kartu Keluarga Lainya?

0
Bintaronline.id – Memiliki istri lebih dari satu dalam agama Islam sah-sah saja. Suami yang mempunyai istri dua, tiga, atau bahkan lebih disebut poligami. Poligami sendiri adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.

Mengingat di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur setiap keluarga untuk memiliki identitas berupa Kartu Keluarga (KK), lalu bagaimana sistem pembuatan KK bagi suami yang memikili istri lebih dari satu? Apakah boleh memiliki KK yang berbeda?

Menjawab hal ini, Sovia Hasanah, S.H. dari Hukumonline menjelaskan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu KK. Seorang yang berpoligami meskipun kedua perkawinannya sah secara hukum tidak bisa terdaftar dalam dua KK.

Apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, masih kata Sovia, maka hanya dapat tercatat pada satu KK saja. Misalkan KK yang dipilih yaitu KK istri pertama, istrinya yang lain di KK berbeda tercatat sebagai kepala keluarga. Namun diberi keterangan bahwa ia adalah istri dari laki-laki yang berpoligami tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) menyebutkan, Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Demikian yang disebut

KK merupakan salah satu dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana di sini yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Syarat Penerbitan Kartu Keluarga sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”), sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 maupun peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan kemudian kembali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012, syarat-syarat penerbitan KK baru tidak diatur.

Namun, hal itu juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”).

Untuk membuat KK dibutuhkan fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan (fotokopi Buku Nikah/Akta Kawin). KK itu memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orangtua.

Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. KK dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP. Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu KK.

Itu artinya, seorang yang berpoligami meskipun kedua perkawinannya sah secara hukum tidak bisa terdaftar dalam dua KK.

Teks Yudianto
Foto BPJS Kesehatan

About Author

Leave A Reply